MATA NAJWA (REPUBLIK DIGITAL)

Ketika bangun tidur, ponsel merupakan sesuatu yang tak bisa lepas untuk dicari. Kebutuhan pekerjaan, komunikasi, membuat status baru untuk eksis di media sosial, belanja sampai cari pasangan semua berada dalam genggaman.

Sebuah situs internasional allaccess.com merilis dalam 60 detik tiap hari rata-rata manusia di seluruh dunia bisa membuat puluhan jutaan pesan melalui ponsel.

Mulai membuat unggahan hingga 480 ribu status twitter, 174 ribu untuk menggeser gambar di Instagram, mengirim 38 juta pesan whatsapp, 18 juta pesan SMS terkirim, 973 ribu login ke Facebook, 4,3 juta menonton video di YouTube hingga 3,7 juta melakukan pencarian di google dan 3,7 juta mengirim email, serta 1,1 juta pesan mencari pasangan di Tinder.

Itulah yang terjadi di dunia digital hanya dalam waktu 60 detik. Sesuatu yang akan menarik kalau bisa dimanfaatkan dengan kreatif. Jadi apa yang bisa kamu lakukan di tengah era digital saat ini?

Gibran Rakabuming Raka, Pengusaha Muda sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo bersama adiknya, Kaesang Pangerap, Gibran meluncurkan aplikasi kuliner bernama Madhang.id. Konsepnya menawarkan makanan rumahan dengan koki ibu-ibu rumah tangga.

Selain itu, ia juga ikut bermain dalam bisnis permainan papan (Board Game). Isinya, mainan yang mengangkat budaya asli Indonesia.

Kreativitasnya untuk memanfaatkan internet tidak sampai situ. Ia juga pernah membuat kaos bergambar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan tulisan ‘Tenggelamkan’. Kaos ini kemudian ia dagangkan.

“Saya nge-fans banget sama Bu Susi, jadi bikin kaosnya atas seizin Bu Susi juga,” kata Gibran.

Hal ini mendapat respon langsung dari Susi Pudjiastuti. “Bangga juga, apalagi putra pak presiden. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Penenggelaman di sini patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus,” katanya di tempat terpisah.

Ia mulai menekuni kuliner berbasis aplikasi bernama Madhang.id. “Untuk Madhang, ini usaha pertama saya yang bergerak di bidang IT. Tapi masih belajar juga,” katanya

Madhang adalah aplikasi berbasis android ruang bisnis bagi ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menjual makanan yang dimasak di rumah ke masyarakat luas.

Selain itu, Gibran juga sedang menggarap aplikasi lain bernama Kerjaholic. “Itu belum di-launching. Tapi intinya, aplikasi ini menghubungkan yang mencari kerja dan yang membutuhkan pekerjaan,” katanya.

Sementara itu, bisnis Markobar-nya akan go internasional. “Lagi mengurus izin usaha di Manila. Orang sana senang yang manis-manis,” katanya. Markobar sendiri sudah memiliki 35 cabang di Indonesia.

Seperti pebisnis yang lain, Gibran juga merasa tersaingi dengan peniruan ide-ide dalam berbisnis yang terkait dengan digital. “Itu biasa, bisnis seperti itu. Merasa tersaingi, tapi memotivasi juga,” katanya.

Perusahaan GoJek bisa dibilang sebagai perusahaan aplikasi transportasi yang cukup berkembang pesat di Indonesia. Awal dibuat pada 2010 silam, perusahaan ini hanya terdiri dari 10 karyawan dan 20 pengemudi sepeda motor.

Tapi hari ini, perusahaan berbasis aplikasi ini sudah tersebar di 100 kota-kota besar di Indonesia dengan jumlah pengemudi sepeda motor dan mobil sebanyak 1 juta orang.

“Di Papua saja yang belum. Mungkin sebentar lagi,” kata Nadiem Makarim, Pendiri GoJek.

Saat ini orang yang mengunduh aplikasi GoJek sudah mencapai 10 juta orang. Fitur di GoJek juga terus bertambah.

“Sama sekali tidak membayangkan akan sebesar ini. Respon masyarakat dari layanan ini juga tidak nyangka. Dan sebentar lagi GoJek juga akan keluar dari Indonesia,” lanjut Nadiem.

Menurutnya, meskipun telah memberikan sumbangan Rp 8,2 triliun/tahun untuk perekonomian di Indonesia dan memiliki 1 juta partner, perusahaannya selalu merasa kecil. “Karena kita harus gesit. Nggak bisa punya mindset seperti perusahaan besar,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan merasa seperti perusahaan kecil, akan lebih rileks menghadapi persoalan bisnis seperti kompetisi. “Yang penting punya sensitifitas terhadap kompetisi dan selalu berinovasi. Tak boleh lengah,” kata Nadiem.

Pendiri GoJek, Nadiem Makarim bercerita tentang kesuksesan perusahaannya. Menurutnya era digital menuntut orang atau lembaga untuk berkolaborasi.  “Pemikiran dia itu harus kolaboratif,” katanya.

Hal yang diperlukan untuk membesarkan perusahaannya bukan berasal dari kesuksesan individu melainkan kesuksesan tim. “Yang keluar dari GoJek itu karena nggak bisa kolaborasi,” kata Nadiem.

Membesarkan GoJek bukan tanpa tantangan. Belum lama ini pengemudi GoJek melakukan aksi demonstrasi menuntut tarif yang layak dan manusiawi.

Kata Nadiem, persoalan ini bukan hal baru yang dia hadapi. Persoalan ini rumit, karena harus mencari titik keseimbangan antara kepentingan pengemudi dan konsumen. “Itu sulit kita capai keseimbangan,” lanjutnya.

Kunci untuk menangani hal itu adalah komunikasi. Nadiem biasa menggunakan aplikasi GoJek untuk keperluan transportasi sehari-hari. “Banyak yang curhat, mulai dari susah dapat orderan sampai susah dapat bonus,” katanya.

Tapi tak semua curhatan dari pengemudi bernada negatif. “Ada juga driver yang bilang, Alhamdulillah karena jadi driver sekarang anak saya bisa masuk kuliah, masuk S1,” kata Nadiem.

Kesempatan menggunakan GoJek dalam kehidupan sehari-hari ini dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi. “Jadi saya suka banget berinteraksi dengan mereka, karena satu cara untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di lapangan,” tambah Nadiem.

Dua calon gubernur Jawa Tengah yang tengah bersaing dalam pemilihan kepala daerah, Ganjar Pranowo dan Sudirman Said mengaku memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Menurut Ganjar Pranowo, media sosial bisa digunakan untuk ruang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Hal ini bisa diterapkan melalui laporan-laporan dari masyarakat langsung ke kepala daerahnya. “Ada yang lapor jalan bolong. Ada yang lapor ada pungli. Ada yang lapor antrean rumah sakit panjang. Sebenarnya itu satu partisipasi. Yang kedua mereka mau aktif melaporkan dan kita merespon. Kalau kita mikirnya positif, itu barang (media sosial) bagus,” katanya.

Sementara itu, Sudirman Said menilai media sosial lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan keburukannya. Kebaikan itu akan terekam dengan baik. “Kita tak bisa menghapus jejak digital karena itu kita gunakan untuk sesuatu yang memberi manfaat, ini juga bisa kita kerjakan di Jawa Tengah dan Republik,” katanya.

MATA NAJWA (MELAWAN TERORISME)

Daniel Agung Putra Kusuma. Remaja yang masih duduk di kursi SMP itu merupakan korban teror bom bunuh diri di Gereja Pantekosta Pusat, Jalan Arjuna, Surabaya.

Dalam peristiwa yang terjadi Minggu 13 Mei 2018, Daniel sempat menghalau mobil yang membawa bom masuk ke dalam gereja. Ia disebut-sebut sebagai pahlawan cilik.

Budi, ayah Daniel sempat kebingungan saat mengetahui bom ledakan di Gereja Pantekosta Pusat.

"Kami nyari-nyari setelah bom itu. Akhirnya, membawa buku sama KK, jadi saya menuju ke sana. Ada yang korban cocok dengan DNA saya. Saya di sana sampai malam," kata Budi, Ayah Daniel saat dikunjungi di rumahnya.

Berdasarkan cerita saksi, menurut Budi, Daniel berusaha menghalangi mobil. "Jadi dia (Daniel-red) yang menghalang-halangi mobil itu," tambah Budi.

"Daniel jadi pahlawan, menyelamatkan jiwa banyak orang. Kita harus bersyukur. Tuhan selalu baik," tambah Nenek Daniel.

Dalam peristiwa ini, selain Daniel setidaknya 7 orang tewas termasuk pelaku bom bunuh diri, Dita Oepriarto. Kalau saja Daniel tak berusaha menghalau kendaraan bom bunuh diri, korban jiwa mungkin akan lebih banyak.

Rentetan teror tak hanya di Surabaya, hingga Rabu 16 Mei 2018, serangan dan penangkapan terduga teroris terus terjadi. Terakhir serangan Mapolda Riau. Satu polisi tewas dalam serangan ini dan 4 pelaku penyerangan tewas.

Serangan di Jawa Timur tak hanya di 3 gereja (Santa Maria Ngagel, GKI Diponegoro, Pantekosta Pusat). Saat setelah tiba di Surabaya, Mata Najwa langsung dihadapkan dengan aksi serangan bom bunuh diri di Mapolrestabes Surabaya.

Saat itu juga Mata Najwa langsung menuju lokasi juga mewawancarai polisi yang berupaya menghentikan para pelaku bom yang dilakukan 1 keluarga.

"Pendengaran, masih tidak enak," kata Ahmad Muaffan saat ditemui di rumah sakit. Muaffan adalah polisi yang menghentikan sepeda motor yang membawa bom di Polrestabes Surabaya.

Muaffan menceritakan sepeda motor meledak sesaat dihentikan.

Dalam peristiwa ini 4 pelaku bom bunuh diri tewas di tempat. Seorang anak yang menjadi korban ideologi orangtuanya selamat dan masih dirawat di rumah sakit. Kejadian di Senin pagi ini juga membuat 4 polisi luka.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjelaskan jaringan teror JAD yang bergerak dalam aksi teror ini.

Malam sebelum bom di Polrestabes Surabaya, terjadi ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Ledakan ini diduga berasal dari bom yang sedang dirakit. Polisi juga melumpuhkan terduga teroris, keluarga penghuni Rusunawa karena saat ditemukan masih memegang pemantik bom. Rumah yang dihuni keluarga Anton Ferdiantono ini berantakan. Ledakan juga menghancurkan plafon rumah dan menyisakan bau mesiu.

Polisi juga sempat menunjukkan bahan-bahan peledak yang diambil dari lokasi kejadian. Bahan peledak ini berupa bubuk belerang dan sejumlah pipa dan kabel.

"Terduga masih hidup. Napas tersenggal saat kita masuk," kata AKP Samirin sambil mengingat kejadian ledakan di Rusunawa Wonocolo, Senin 14 Mei 2018.

Saat itu polisi tidak melihat isteri dan anak dari pelaku. "Itu tidak kelihatan," lanjut Samirin

Keberadaan orang-orang di dalam ruangan justru didapat dari informasi salah satu anak yang selamat.

Sementara itu sekuriti Rusunawa, Nurbani mengatakan pelaku peracik bom dikenal tertutup dengan tetangga. "Orangnya pendiam dan jarang bergaul dan bertegur sapa dengan penghuni.

Ledakan di Rusunawa ini menewaskan pelaku peracik bom Anton Ferdiantono tewas. Selain itu, isteri pelaku Puspita Sari dan 1 anak tewas dalam peristiwa ini. 3 anak lainnya selamat.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, bom yang ada di Rusunawa merupakan jenis bom yang biasa dipakai kelompok teroris ISIS. "Mereka sekarang gunakan TATT yang dapat didapatkan di mana pun, tapi daya bakarnya high explosive," katanya.

Dari rangkaian teror di Surabaya, sorotan utama tertuju pada terduga teroris keluarga Dita Oeprianto. Polisi menyatakan Dita adalah Ketua Jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur. JAD merupakan organisasi yang terafiliasi dengan ISIS.

Pengusaha minyak dan herbal ini menjadi otak bom 3 gereja di Minggu pagi, 13 Mei 2018. Ia melibatkan istri dan keempat anaknya, termasuk yang masih di bawah umur menjadi "pengantin" pelaku bom bunuh diri. Menurut tetangganya, Ani Gunawan, anak-anak dari Dita ramah. Sering tersenyum kepada tetangga. "Tapi memang akhir-akhir ini jarang keluar," kata Ani yang rumahnya bersebelahan dengan Dita.

Senada diutarakan Yuki Gunawan, Ketua RT setempat. "Seperti warga yang lain. Dia (Dita) sering sholat berjamaah," katanya.

Yuki melanjutkan, "Bahkan anaknya yang perempuan dua orang itu sering jogging, lari-lari dan sepedaan di sekitar sini, dengan warga dia enggak introvert, terbuka sekali.”

Menurut Kapolri, Tito Karnavian, serangan satu keluarga ini sudah dilakukan di beberapa negara lainnya.

Tapi dia mencatat untuk tidak mengaitkan tindakan teroris dengan Islam. "Jangan kaitkan dengan agama apa pun. Islam bukan teroris, teroris bukan Islam," kata Kapolri, Tito Karnavian.

Saat ini, RUU Antiterorisme masih dibahas di DPR. RUU ini dianggap lambat disahkan, karena sudah diajukan sejak 2016 lalu.

Menurut Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, regulasi ini sudah sangat mendesak untuk disahkan, terutama tentang pelibatan TNI di dalamnya.

"Anak TNI sering mengeluh pada kita, senior. Mereka seperti melihat ikan-ikan di akuarium tapi tak bisa ditangkap," kata Ansyaad.

Selain itu regulasi tentang penanggulangan terorisme saat ini masih berkutat pada upaya penindakan. "UU yang lama lebih banyak reaktif. Ini kita bisa lihat ada pergeseran tarik-menarik antara institusi," lanjut Ansyaad.

"Polisi itu sudah tahu jaringannya. Tapi mereka tidak bisa memproses karena tidak ada payung hukumnya," tambah Ansyaad.

Menurut Anggota Pansus RUU Antiteroris, Nasir Djamil dalam masa sidang sebelumnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk memperpanjang pansus RUU Terorisme. "UU ini diharap lebih pro aktif dan preventif," katanya.

Presiden bereaksi keras di tengah rentetan serangan teroris di tanah air. Ia mengultimatum akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Penanggulangan Terorisme jika RUU Antiterorisme tak juga disahkan oleh DPR.

Saat ini, pembahasan RUU Antiterorisme mandek terkait persoalan definisi terorisme. Pemerintah mengusulkan definisi terorisme adalah segala perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal atau mengakibatkan kerusakan serta kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional.

Di sisi lain, sejumlah fraksi di DPR meminta definisi itu ditambahkan dengan frasa “tujuan atau motif politik, ideologi dan tindakan mengancam keamanan negara.”

Menurut catatan Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar persoalan RUU bukan hanya pada persoalan definisi, secara substansi perlu diuji kembali. "Keseimbangan bisa diuji di level pelaksanaan. Memang ada masalah penangkapan dan masa penahanan," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta RUU Antiterorisme ini tetap ramah terhadap Hak Asasi Manusia. "Dalam rangka memastikan HAM ke depan, negara harus kuat," katanya.

MELARANG ORMAS TERLARANG (MATA NAJWA)

Hizbut Tahrir resmi dilarang di Indonesia, dalihnya bertentangan dengan dasar negara.

Upaya hukum sudah dilakukan, pengadilan tingkat pertama telah memutuskan, sejumlah negara sudah lebih dulu melarangnya.

Dari Turki hingga Tunisia, dari Malaysia sampai Saudi Arabia

"Sejak awal kami menilai keputusan pemerintah itu adalah sebuah kezaliman," ujar Juru Bicara HTI Ismail Yusanto.

Menurut kuasa Hukum pemerintah Achmad Budi Prayoga, menjelaskan putusan hakim yang sudah dibacakan sudah memberikan hak kepada eks HTI untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Achmad Budi Kuasa Hukum Pemerintah dalam kasus HTI menilai HTI merupakan organisasi politik. "Ada 200 kegiatan yg kami sampaikan sebagai bukti dan tidak ada bantahan. Melalui Perppu Ormas, Indonesia melakukan penegakan hukum dan kita tetap berikan kesempatan HTI membela diri."

Dibalas oleh Ismail Yusanto Juru Bicara HTI, "Semua kegiatan HTI telah berlangsung, damai tertib legal. Kenapa sekarang malah menjadi masalah. Jadi HTI ini sebenarnya melanggar apa?

Soal pelanggaran UU Ormas itu kan asumsi. Jadi Hizbut Tahrir dipersalahkan karena asumsi dan persepsi."

Lebih lanjut Ismail menyatakan, "HTI itu gerakan dakwah Islam dalam kesatuan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Itu ada dalam AD/ART. Jadi tidak ada bukti HTI mau mengganti Pancasila."

Komandan Baser Nasional Alfa Isnaeni mengatakan, "Fakta di lapangan, HTI mengusung khilafah, kalau khilafah ya tak setuju Pancasila. Jangan diprovokasi masyarakat untuk berpolitik utopis."

Kalangan LSM menolak pemberlakuan Perppu Ormas. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru menilai jaminan kebebasan berekpresi dalam demokrasi menjadi dasar bagi HTI mencari keadilan. Namun di sisi lain, pemerintah yang menyatakan Indonesia itu bhineka tunggal ika bisa terjebak dengan adanya perppu.

Haris pun mempertanyakan, apakah ada jaminan perppu tersebut tak disalahgunakan di kemudian hari, karena kepemimpinan di republik ini akan berganti, sementara kekuatan perppu ormas yg telah jadi undang-undang tersebut tetap di genggaman.

HTI mengklaim memiliki banyak anggota terdaftar, namun enggan membuka detil angka berapa jumlahnya.

Lalu bagaimana pendekatan kepada masyarakat? Juru Bicara HTI menyatakan pendekatannya melalui dakwah dan ajaran HTI disebar ke semua lini dari sekolah, kampus, hingga perkantoran.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengklaim," Soal khilafah ini bukan hanya soal Hizbut Tahrir. Jadi jika ada yg setuju khilafah, tidak bisa juga diklaim itu adalah Hizbut Tahrir."

Namun argumen ini tak membuat pemerintah memberi ruang. Jika ada benturan kepentingan apalagi menyangkut ideologi dan dasar negara, ini menjadi kekhawatiran sejumlah pihak, seperti yg diungkapkan oleh Ketum PPP Romahurmuziy.

Jubir HTI Ismail Yusanto menyatakan, "Pada tahun 2002 HTI pernah menyampaikan ke MPR tentang gagasan perubahan UUD." Disampaikan pula bahwa hal itu dilakukan secara terbuka dan konstitusional.

HTI mengklaim ingin melakukan perubahan justru karena mencintai negeri ini. Jika ada cara atau sudut pandang yg berbeda apa salahnya?

Pertentangan argumen dan cara pandang ini membuat upaya penegakan hukum maupun merangkul semua golongan seolah terpisah jurang.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyatakan, "Ada bandul keterbatasan, namun ada bandul kebebasan. Mungkinkah keduanya dapat mengayun secara berimbang."

Perbedaan ideologi membuat benturan di masyarakat tak terelakkan. Komandan Banser Nasional Alfa Isnaeni menceritakan ada banyak peristiwa pertemuan dan dakwah yang dilakukan HTI memicu kontroversi di sejumlah daerah. Banser mengklaim penindakan/ pembubaran yang mereka lakukan selalu dilakukan bersama penegak hukum.

Namun peryataan dari Jubir HTI menyatakan ada kelompok-kelompok, termasuk banser, yang justru mengganggu jalannya dakwah yang seharusnya dilindungi undang-undang dalam demokrasi.

Fakta ini dinilai kuasa hukum pemerintah dalam kasus HTI Achmad Budi Prayoga sebagai contoh atau fakta, di mana negara harus hadir dan menegakkan hukum melalui penerapan aturan demi kebaikan semua pihak.

MATA NAJWA (BARA JELANG 2019)

Memasuki tahun politik, beragam taktik mulai diterapkan untuk mendapat simpati masyarakat dan menggalang dukungan bagi masing-masing kandidat pemimpin yang diandalkan. Beragam opini dijejalkan ke masyarakat bahkan tak jarang memicu gesekan antar lapisan.

Insiden kaos berlogo #2019Gantipresiden VS #DiaSibukKerja di acara Car Free Day (CFD) pada 29 April 2018 menyita perhatian publik. Peristiwa ini mengusik akal sehat.

Susi Ferawati korban intimidasi CFD menceritakan, awalnya dia ketinggalan barisan dari pembagian kaos berlogo #DiaSibukKerja. Ia tak menyangka kejadian tersebut begitu cepat.

“Kita ketinggalan barisan. Saat itu belum ada kerumunan. Ada pergerakan dari Sudirman ke Bundaran HI. Dan foto-foto, ada ibu-ibu mulai datang. Dan mereka colek saya, mereka bilang, ‘kaosnya dikasih,” kata Fera.

Fera melanjutkan, makian makin keras karena orang-orang makin berkumpul.

“Dasar babu, kerja mlulu,” katanya. Makian tersebut ditujukan kepada Fera yang menggunakan kaos berlogo #DiaSibukKerja.

“Saya digiring dari kalangan mereka juga. Terus ke jalan Thamrin. Di situ saya dijemput suami teman saya,” katanya.

Korban intimidasi CFD lainnya, Siti Tarumaselej juga bercerita sempat diolok-olok kelompok yang beda kubu aspirasi politik. “Saya juga diolok-olok. Dikepret-kepret uang di muka saya,” katanya.

Sampai akhirnya ia bisa lolos dari situasi tegang tersebut.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah angkat bicara soal insiden CFD. Menurutnya, masyarakat demokrasi adalah yang aktif dan dinamis dengan perbedaannya. Sehingga apa yang terjadi di CFD merupakan sesuatu yang apa adanya. “Jangan sampai kalau ada masalah dia meledak,” katanya.

Dia melanjutkan insiden CFD sudah keliru. Sebab tak bisa membiarkan dua kelompok yang berbeda aspirasi politik dalam satu lokasi. “Kalau salah pakai baju sepak bola saja bisa babak belur,” katanya.

Guru Besar UII, Mahfud MD, Mahfud MD menilai tindakan tersebut tidak bermoral. Perlu ada penegakan hukum.

Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai ini merupakan kesalahan dari Pemerintah DKI Jakarta. Sebab dalam aturannya, CFD harus bebas dari aktivitas politik. “Tidak ada kehadiran negara, di sini yang bertanggung jawab ya pemprov,” katanya. 

"Apalagi ada kehadiran anggota DPRD DKI Jakarta di lokasi CFD saat itu," tegas Yunarto.

Apakah kelompok berkaos #2019Gantipresiden merupakan kubu dari Prabowo Subianto?

Politikus Gerindra, Riza Patria membantah. Dia mengklaim relawan Prabowo taat terhadap aturan. “Relawan kami tertib, bersih, disiplin."

Belakangan ramai perang tagar bermuatan pesan dukungan di Pilpres 2019. Perang tagar ini memanas tak hanya di jagad maya, tapi juga tercermin dalam realita lewat distribusi atribut berupa kaos dengan tagar masing-masing.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, saat ini keberadaan perang tagar di media sosial tak bisa dihindari. Kalau pun ada pernyataan provokatif bisa saja dikeluarkan. Fahri melanjutkan, pedoman bermedia sosial adalah aturan perundang-undangan. Jadi semua telah diatur dalam hukum.

Guru Besar UII, Mahfud MD menilai tagar di media sosial sangat cepat bersahutan. Dari satu pesan ke pesan yang lain. Termasuk pesan-pesan provokatif. Hal ini yang bisa membahayakan. "Jika pesan tersebut sudah menuai persoalan apapun alasannya aparat penegak hukum harus tegas,"kata Mahfud.

Bagi Direktur Eksekutif Charta Politica, Yunarto Wijaya keberisikan di dunia media sosial masih wajar asal masih dalam satu framing. Misalnya, melakukan kampanye negatif dengan membuka data keburukan dari lawan politik. “Tagar-tagar cuci otak orang tapi harus bertanggung jawab,” katanya.

Politikus Gerindra, Riza Patria mempersoalkan insiden dua orang meninggal saat pembagian sembako di Monas. Menurutnya, hal ini harus dibuka.

“Harus ada kejujuran dan keadilan,” katanya. Apalagi ada tudingan kegiatan bagi sembako ini dilakukan kelompok pro Jokowi. 

Menurut Politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait tidak ada kesengajaan untuk menutupi peristiwa tersebut. “Memang nggak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak setuju demokrasi dimenangkan dengan cara yang tidak adil dengan menggunakan TNI, polisi. Kalau penguasa salah ditutup. Oposisi salah diekspos, tindak saja, kan ada aturannya,"ujarnya.

Jelang 2019, hoaks dan kampanye hitam diperkirakan akan makin kuat. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menjawab enteng persoalan tersebut. “Itu wilayah penegakan hukum,” katanya.

Ia juga mengkritik Presiden Jokowi yang menganggap politik jahat. Sebab, dalam medan kampanye khususnya media sosial, presiden harus hadir dalam perdebatan politik.

Politikus PDI Perjuangan, Maruar Sirait mengatakan bagi mereka yang menghalalkan cara dalam politik dengan kampanye hitam, harus diproses secara hukum. Tapi ia mengingatkan, tiap beda pilihan politik seharusnya jangan menghalalkan segala cara untuk menang. “Pasti kita punya calon beda, punya partai beda. Bagi saya politik itu usaha untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar,” katanya.

Politikus Gerindra, Riza Patria mengaku Prabowo Subianto juga kerap diserang dalam media sosial. Serangan tersebut mulai dari mendompleng kampanye buruh pada 1 Mei lalu, kemudian insiden CFD yang seolah-olah dilakukan oposisi. “Apa pun yang negatif itu (diasosiasikan-red) oposisi,” katanya.

MATA NAJWA (KARTU POLITIK JOKOWI)

Hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto sempat mesra. Mereka pernah naik kuda dan minum teh bareng. Tapi nampaknya kemesraan itu cepat berlalu. Makin mendekati Pemilu 2019, kemesraan itu makin dingin.

11 April kemarin, Partai Gerindra telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2019. Mandat ini sekaligus menjadi penanda kuat Jokowi akan kembali lagi bertarung dengan Prabowo Subianto.

“Nggak, biasa-biasa aja,” kata Presiden Jokowi menjawab santai tentang hubungan dengan Prabowo Subianto.

Tapi jawaban ini tidak sesantai ketika Presiden Jokowi merespon isu pesimistis tentang 2030 Indonesia bubar, seperti yang pernah disampaikan Prabowo Subianto. Dalam pidato di hadapan ribuan relawannya, Jokowi menyampaikan dengan berapi-api, bahwa Indonesia harus punya optimisme

Jokowi mengungkap sudah dua kali bertemu dengan elit politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Secara blak-blakan dia mengungkapkan pertemuan tersebut terkait dengan pesta demokrasi Pemilu Presiden 2019. “Apa lagi yang diobrolkan kalau bukan politik tentang Pilpres,” kata Presiden Jokowi.

Najwa Shihab menegaskan pertanyaan, "Masih membuka kemungkinan koalisi dengan PKS walaupun PKS membuat gerakan #2019gantipresiden?"

Untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo juga menjelaskan ide berpasangan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Boleh saja ada gagasan (koalisi dengan Gerindra-red), ini dalam rangka kebaikan negara ke depan, kenapa tidak?” kata Presiden Jokowi.

Najwa Shihab kembali bertanya apakah peluang berpasangan dengan Prabowo masih terbuka hingga kini?

Kata Presiden Jokowi, "Pendaftaran Pilpres 2019 masih lama. Jadi segala kemungkinan masih terbuka."

Sejumlah tokoh partai politik mulai mengkampanyekan diri untuk menjadi cawapres pendamping Jokowi. Tokoh-tokoh yang mendapatkan elektabilitas menjadi cawapres berdasarkan sejumlah lembaga survei di antaranya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, M. Romahurmuziy, Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan. Bagi Presiden Jokowi, tiap tokoh dan partai politik punya hak untuk mendeklarasikan cawapres.

“Partai memiliki kemerdekaan apa pun dalam rangka kepentingan politik mereka. Misalnya, ada yang mendeklarasikan cawapres, kan nggak apa-apa,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memperkirakan kampanye negatif akan kembali terjadi pada Pilpres 2019 mendatang. Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi diserang kampanye negatif sebagai PKI, anti Islam dan antek asing.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi disandingkan dengan antek asing. Hal ini terkait dengan pengesahan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap sebagai pintu masuk tenaga kerja dari luar negeri.

Tapi menurut Presiden Jokowi keberadaan TKA merupakan suatu hal yang wajar di tengah globalisasi, meskipun ia tidak menampik terjadi peningkatan TKA di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

“Tenaga kerja kita yang ada di Cina, informasi yang saya terima ada 80 ribu. Juga tak ada masalah. Saya kira ini sebuah kepentingan ekonomi yang mau tidak mau, semua negara menerima seperti itu,” kata Presiden Jokowi.

Untuk pertama kali Presiden Jokowi menjelaskan posisi dirinya dalam kaitan dengan tudingan anti-Islam. Dalam Mata Najwa, Presiden Jokowi menjelaskan hubungannya dengan ulama-ulama.

Sorotan lain, Presiden Jokowi yang banyak tampil dengan gaya anak muda: berjaket jeans, motor gaul sampai olahraga tinju. Penampilan ini menimbulkan banyak spekulasi tentang pesan politik yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Apalagi kemunculan “gaya baru” Presiden Jokowi ini mendekati dengan Pilpres 2019.

Tapi menurut Jokowi, “gaya baru” tersebut sebagai penyegaran di tengah kesibukannya menjalani aktivitas sebagai presiden. “Mosok kita bisa melarang tafsir-tafsir. Bacaan-bacaan seperti itu. Terserah mau dibaca seperti apa,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dikritik dengan isu utang pemerintah. Di penghujung 2017, utang pemerintah mencapai  Rp 4.000 triliun. Penambahan utang pemerintah dianggap tidak sejalan dengan laju ekonomi nasional.

Tapi kritik atas utang pemerintah dijawab enteng Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, Indonesia masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari Rating Agency.

Di sisi lain, Presiden Jokowi justru mempertanyakan kritik atas utang pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut lebih banyak muatan politisnya.

“Kalau yang satu ahli ekonomi makro, yang satu politikus (berdebat utang-red). Ya, nggak nyambung. Kalau saya lebih percaya kepada yang mengerti masalah ekonomi makro, ya Bu Sri Mulyani. Track record-nya jelas,” kata Presiden Jokowi.